1. DASAR HUKUM PEMOHON PRA PERADILAN

1. Pasal 1 angka 10 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan,

Pra-Peradilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam UU ini, tentang,

1. Sah atau tidaknya, suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas Kuasa Tersangka.
2. Sah atau tidaknya penahanan penyidikan atau penahanan penuntutan atau permintaan, demi tegaknya hukum dan keadilan.
3. Permintaan ganti kerugian atau Rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya pihak lain atas kuasanya yang perbuatan tidak diajukan ke pengadilan